Aturan Menerbangkan Drone Di Indonesia

Sebagai seorang pilot drone, kita WAJB tau bahwa yg menggunakan jalur udara bukan hanya para pilot Aeromodelling atau drone saja. Sejatinya yg lebih membutuhkan jalur udara ini merupakan pesawat asli, dimana terdiri dari pesawat komersial, helikopter, dan kawan – kawannya. Jadi untuk membuat kita menjadi seorang pilot yg cerdas merupakan Memkirkan Kepentingan Pihak Lain. Sebelum memulai menerbangkan drone. Jangan sampai drone yg kita terbangkan malah merugikan orang lain, malah nyawa orang lain.

Seperti kejadian waktu itu di luar negeri kasus drone yg menabrak pesawat komersil mengakibatkan pesawat rusak dan untungnya kejadian itu tidak mengakibatkan korban nyawa, karena pilot pesawat komersil tersebut sanggup mengendalikan pesawatnya dengan baik sehingga bisa mendarat dengan selamat. Nah sekarang kalau sampai drone itu mengenai turbin pesawat dan akhirnya meledak, bagaimana nasib para penumpang dan seluruh awak dari pesawat komersil itu? lalu siapa yg mau disalahkan? pemerintah atau sang pilot drone? padahal pemerintah sudah memiliki peraturan mengenai penerbangan drone ini.

Maka dari itu, sekarang kita pelajari dan juga dipahami, aturan – aturan yg sudah dibuat pemerintah ini supaya kita menjadi pilot drone yg cerdas serta bisa memikirkan kepentingan dan keselamatan orang lain. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 berkenaan Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, yg disahkan pada 12 Mei 2015.

Apa saja isinya?

1. Drone tidak boleh dioperasikan pada kawasan udara terlarang (prohibited area), kawasan udara terbatas (restricted area) dan di kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandar udara.

2. Drone Dilarang terbang pada ruang udara yg dilayani oleh Air Traffic Control (ATC), dan pada ruang udara yg tidak mendapatkan pelayanan ATC pada ketinggian lebih dari 150 meter.

3. Drone boleh dioperasikan pada ketinggian lebih dari 150 meter apabila mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Izin tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum drone melakukan lepas landas.

4. Untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, operator drone disebutkan harus melampirkan surat izin dari institusi yg berwenang dan Pemerintah Daerah yg wilayahnya akan diprotret, difilmkan atau dipetakan.

5. Demi kepentingan pemerintah misalnya untuk patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pemantauan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei dan pemetaan, drone diijinkan untuk dioperasikan.

6. apabila ada perubahan rencana terbang (flight plan) drone, operator (pilot yg menerbangkan drone baik perorangan ataupun lembaga) juga harus menyampaikannya kepada Kemenhub paling tidak 7 hari kerja sebelum pengoperasian drone. Pelaporan juga wajib disampaikan ke Kemenhub seumpama penerbangan drone dibatalkan.

Bagi yg melanggar peraturan tersebut, pemerintah akan membagikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2009 berkenaan Penerbangan.

Contoh Penerbangan Drone yg Salah!

Contoh Penerbangan Drone yg Salah - OmahDrones

Menerbangkan done di area jalur pesawat berawak

Lalu apa yg harus kita lakukan?
Agar terus bisa menerbangkan drone tanpa merugikan orang lain ini poin penting yg harus di ingat:

1. Jangan menerbangkan drone di area bandara, Dan dijalur Pesawat terbang.
2. Jangan menerbangkan drone dengan ketinggian lebih dari 150 meter.
3. Jangan mengoperasikan drone di dekat anak kecil yg belum paham.
4. apabila perlu, minta izin kepada pengelola event untuk mengambil gambar dengan drone

Dengan keempat inti itu saja setidaknya kita sudah bisa menjadi pilot yg lebih cerdas dengan memperhatikan kepentingan bersama, yg efeknya sangat besar. Kesimpulannya bermain drone juga ada aturannya.